12 Sep 2012

PERAN PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR PADA PELAYANAN PROFESIONAL DI ERA OTONOMI

Drs. E k o  Nusantoro, M.Pd

Universitas Negeri Semarang


A. Pendahuluan.

          David Held (1995), mengemukakan bahwa: desentralisasi, dan otonomi merupakan isu yang amat populer pada akhir-akhir ini. Walaupun isu tersebut telah lama dikemukakan  bersamaan dengan keinginan mengganti system pemerintahan otoriter yang melanda Eropa tengah dan Timur pada akhir tahun 1889 dan awal 1990.  Isu tersebut menggambarkan terjadinya pergeseran paradigma didalam penataan pendidikan dari yang sifatnya sentralisasi menuju desentralisasi atau otonomi dalam bidang pendidikan  yang berdampak pula kepada perubahan pelayanannya. Pelaksanaan pendidikan termasuk pelayananya selama ini banyak diwarnai kepentingan pelaksana pendidikan, dimasa otonomi ini  pendidikan harus sudah memulai berorientasi pada aspirasi dan harapan masyarakat sebagai pengguna. Pendidikan harus mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan system pendidikan dan persyaratannya. Kondisi tersebut berdampak pada paradigma pelayanan, yang mau tidak mau akan     terjadi perubahan paradigma pengelolaan pelayanan pendidikan untuk menyesuaikan terhadap arus perubahan tersebut.   Paradigma yang diikuti pada kurun beberapa dasawarsa tertentu telah banyak berubah. Perubahan itu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju dan dinamis. Dalam memberikan pelayanan, kita harus melihat dan mengamati seberapa jauh masyarakat pengguna  terlibat dan ikut berperan dalam proses pelayanan. Berperannya masyarakat sebagai pengguna pelayanan untuk mengontrol pelaksanaan pelayanan yang diberikan  oleh konselor merupakan salah satu indikator dari pelayanan profesional konselor. Ini artinya bahwa aspirasi masyarakat pengguna pelayanan  menjadi pertimbangan pertama dalam mengatasi segala persoalan yang timbul. ”Putting Customer First” menjadi kebijaksanaan , slogan, dan tindakan dalam mengatasi berbagai persoalan pelayanan dan keplayanan propesional. Pelayanan Bimbingan dan Konseling  sebagai salah satu sub sistem dalam pelaksanaan pendidikan maka perlu mempersiapkan diri agar tidak terjadi ketertiggalan atas perubahan pada era otonomi ini. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi perubahan tersebut adalah melalui ”Pendidikan Profesi Konselor” akan mampu mewujudkan pelayanan profesional.
Dimasa yang akan datang  pelayanan profesional  bimbingan konseling bisa dijadikan rujukan  bagi praktik-praktik pelayanan  pendidikan, salah satu ciri penting masyarakat yang hidup di era otonomi adalah meningkatnya kebutuhan akan pelayanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembagnan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat di era otonomi semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena  itu masyarakat semakin menuntut  suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai pelayanan yang dibutuhkannya. Pelayanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu, atau pelayanan profesional, akan semakin penting  untuk kebutuhan masyarakat tersebut.


B. Pelayanan Profesional Sebagai Suatu kebutuhan.
          Pelayanan adalah suatu cara , teknik atau kemampuan dalam memenuhi, menanggapi, kebutuhan  dan keluhan orang lain secara khas, unik sehingga memuaskan seseorang  atau kelompok orang. Dalam konsep tersebut terkandung suatu kondisi yang melayani yakni memiliki suatu ketrampilan , keahlian di bidang tertentu. Bermodalkan ketrampilan dan keahlian tersebut berarti mereka mempunyai posisi atau nilai lebih dalam kecakapan tertentu, sehingga akan kompeten atau mampu memberikan bantuan dalam menyelesaikan suatu keperluan, masalah, kepada yang membutuhkan. Asumsi mengapa manusia membutuhkan pelayanan dapat di kaji dari pendapat William B. Martin( 1997) bahwa pada dasarnya manusia serba terbatas baik dalam hal fisik, intelektual, moral, sumberdaya, dan waktu maka ia tidak dapat memenuhi secara penuh semua kebutuhan, keperluan hidupnya, sehingga selalu membutuhkan pelayanan dan bantuan orang lain.  Pelayanan biasanya sangat dibutuhkan oleh orang lain yang berstatus publik atau pelanggan. Kebutuhan akan pelayanan tersebut pada umumnya disesuaikan dengan perkembangan kehidupannya. Setiap pemangku profesi dituntut untuk dapat mengetahui siapa pelanggan yang dilayani, setiap pelanggan yang datang ingin meminta bantuan menyelesaikan permasalahan adalah menjadi tanggung jawab pemangku profesi, mereka adalah pelanggan  yang harus menerima pelayanan secara memuaskan. Mungkin di antara mereka  adalah pelanggan  yang hanya sekedar meminta informasi, atau sekedar ingin mengeluhkan sesuatu,  mungkin ada yang mendesak untuk meminta bantuan secepatnya.  Kondisi tersebut merupakan suatu kecenderungan manusia yang pada dasarnya ingin mendapatkan suatu pelayanan optimal dan memuaskan. Kecenderungan keinginan pelanggan untuk mengharapkan pelayanan yang sedemikian rupa adalah wajar, dan hal tersebut merupakan hak yang menjadi kebutuhannya.  Jhanzoonar patuan(1998). berhasil mengidentifikasi cara memahami kebutuhan pelanggan menjadi 4 sebagai berikut :  1). Memahami kebutuhan secara reaktif, adalah dengan mendengar keluhan pelanggan, kalau ada keluhan baru mereaksi untuk menanggapi.  2). Menanggapi kebutuhan pelanggan secara aktif, adalah dengan menjawab setiap ada pertanyaan pelanggan dan menawarkan bantuan kepadanya.  3). Memahami kebutuhan pelanggan secara proaktif, yakni menjaring informasi apa ekspektasi pelanggan. 4). Memehami kebutuhan pelanggan dengan benchmarking, adalah suatu proses pengukuran pelayanan yang diberikan secara terus menerus dengan cara membandingkan pelayanan terbaik dari pemangku profesi lain. Dalam konsep pendekatan  tersebut pada dasarnya terdapat suatu pendekatan emulasi yakni membuat membuat pelayanan kita lebih baik dibanding dengan pelayanan pemangku profesi lain atau lembaga pelayanan lain. Jadi Pemangku profesi lain  dianggap sebagai pesaing dalam pelayanannya. Selanjutnya William B. Martin  (1991), lebih mmenekankan sentuhan pribadi didalam menawarkan cara memahami kebutuhan pelanggan  sebagai berikut:  1). Kebutuhan untuk dimengerti yakni, setiap orang ingin agar pesan yang disampaikan , diungkapkan harus ditaksirkan secara benar. Usahakan untuk memahamikebutuhan khas kebutuhan pelanggan anda. 2). Kebutuhan merasa untuk disambut yakni, setiap keperluan, kepentingan, kebutuhan orang lain yang berkaitancdengan pekerjaan saudara harus dianggap penting dan anda senang menyelesaikannya, memenuhinya.  3). Kebutuhan untuk merasa penting yakni, buatlah kepada setiap yang berinteraksi dengan saudara suatu yang istimewa, khas, unik, sehingga mereka mendapat perlakuan khusus, di anggap orang penting.  4). Kebutuhan kenyamanan yakni, buatlah setiap orang berinteraksi dengan saudara merasa aman, baik secara fisik, maupun kenyamanan psikologis. Berikan keyakinan kebutuhannya akan terselesaikan, dipenuhi dengan cepat, tepat dan bermutu baik.  
          Dengan demikian untuk menentukan kebutuhan khas  bagi setiap pelanggan  agar tidak berdasarkan opini, asumsi, perkiraan namun  harus dengan menggunakan data dan informasi yang aktual. Pemangku profesi perlu mengadakan konfirmasi agar kebutuhan mereka agar  sesuai dengan harapannya, kita dapat melakukan jaminan misalnya ketepatan penyelesaian,  tanggung jawab penyelesaian  masalah dan merahasiakan jika hal itu sangat pribadi. Selain itu pemangku profesi perlu manyamakan persepsi dengan pelanggan mengenai nilai, manfaat dan model pelayanan yang diharapkan pelanggan, dan merumuskan secara konkrit kebutuhantersebut yang kemudian akan didesain atau dirancang kedalam format pelayanan tertentu, baik pelayanan format kelompok, atau individual.    

C.   Pelayanan Profesional 
          Huntington (dalam Nugroho Notosusanto, 1984).  Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, ”Suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri: Expertise (keahlian),  Responsibility  (tanggung jawab),  corporateness  (kesejawatan).”Selanjutnya Mc Cully (dalam T. Raka Joni 1991) menjelaskan bahwa profesi adalah sebagai vokasi (vocation) yang memerlukan teknikdan prosedur kerja yang harusdipelajari secara sengaja dan  dalam jangka waktu tertentu untuk di abdikansebagai pelayannkemaslahatan orang lain, serta ditandai  oleh ketanggapan yang bijaksana (informed reponsiveness) yang didasari oleh informasi tentang pekerjaannya. Berdasarkan petunjuk dari kedua pendapat tersebut  di atas ternyata suatu profesi dalam bidang tertentu memiliki ciri- ciri yang berbeda. Berdasarkan bidang  garapannya yaitu bidang pendidikan termasuk bimbingan dan konseling maka dalam playanan profesional bidang tersebut dapat di identifikasi tentang ciri-ciri  suatu profesi. Untuk memperoleh  kepastian kejelasan tentang ciri-ciri profesi tersebut  disini akan disajikan dari Profesionalisasi Jabatan Guru ( 1983 ) sebagai berikut: 1). Lebih mengutamakan pelayanan kemanusiaan yang ideal, dan pelayanan itu memperoleh pengakuan masyarakat ( harusdilakukan oleh pemangku profesi tersebut). 2). Terdapat sekumpulan bidang ilmu yang menjadi landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik, serta diperlukan waktu yang relatif panjang untuk mempelajarinya sebagai periode persiapan yang sengaja dan sistematis agar mampu melaksanakan pelayanan itu . 3). Terdapat suatu mekanisme saringanberdasarkan kualifikasi tertentu sehingga hanya yang kompeten yang diperbolehkan melaksanakan pelayanan profesi itu. 4). Terdapat suatu kode etik profesi yang mengatur keanggotaan , serta tingkah laku, sikap dan cara kerja dari anggotannya itu.  5).Terdapat organisasi profesiyang akanberfungsi menjaga/ meningkatkan pelayanan profesi, dan melindungi kepentingan serta keseejahteraan anggotanya.  6.) Pemangku profesi memandang profesinya sebagi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang relatif permanen serta mempunyai kemandirian dalammelaksanakanprofesinya dan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sendiri.
          Bekerja sebagai seorang yang profesional berarti berarti bekerja dengan keahlian, dan keahlian hanya dapat diperoleh dengan jalan menempuh pendidikan khusus. Jabatan konselor merupakan jabatan profesional yang menghendaki seorang konselor bekerja secara profesional. Konselor tentunya telah menempuh dan  mengikuti  keahlian  melalui lembaga kependidikan tertentu. Lembaga kependidikan yang mencetak keahlian sebagai konselor tersebut adalah Pendidikan Profesi Konselor (PPK). Sebagai pemahaman tentang Pendidikan Profesi ini, di jurusan Bimbingan dan konseling FIP- UNNES, dalam dua tahun belakangan ini telah menyelenggarakan pendidikan tersebut yang lulusannya telah menerima sertifikat  dibidangnya, dengan kompetensi yang disandangnya  mereka akan dapat menjalankan pelayanan secara profesional ketika mengemban tugas dilapangan. Akumulasi pengetahuan dan skil   mereka didalam melaksanakan pelayanan , dapat disimak secara seksama  pada kurikulum beserta standar kompetensinya. Ke jelasnya tersebut ada didalam kurikulum  Program PPK FIP- UNNES (2007),  sebagai berikut: sebaran mata kuliah program PPK berbobot 36 sks  meliputi,  1). Program dan Praktek Konseling Perorangan 6 sks, 2).Program dan praktek Bimbingan Konseling Kelompok  6 sks,   3). Program dan Praktik Instrumentasi dalam Konseling 4 sks,  4). Program dan Praktik bimbingan karier 4sks,   5). Program dan Praktik Konseling perkawinan dan Keluarga  6 sks,  6). Program dan Praktik konseling krisis 4 sks,  7). Program dan Praktik Konseling Lintas Budaya 4 sks, dan yang terakhir  8). Permasalahan dan kode etik profesi konseling 4 sks.  Pada setiap mata kuliah tersebut  ketentuan – ketentuan praktik  telah  dibakukan  secara terstandar, dalam bentuk Standar Kompetensi Minimal (SKM), dan  Standar Prosedur Operasional (SPO) didalam penerapan praktik pelaksanaan pelayanan.
          Kurikulum tersebut 90 persen bermuatan praktik, yang harus dilakukan mahasiswa  dalam dua smester atau satu tahun. Mereka bisa menyandang jabatan profesional setelah berhasil menempuh pendidikan tersebut yang keahliannya ditandai dengan diberikan sertifikat  Pendidikan Prifesi Konselor (PPK). Berdasarkan kajian tersebut  di atas ternyata bahwa status profesional  memerlukan persyaratan yang berat, sehingga tidak semua jenis pekerjan dapat memperolehnya. Diperlukan perjuangan panjang yang terus-menerus dan bertahap melalui semi profesional agar dapat di akui sebagai profesional penuh. Profesionalisasi akan terus berlangsung senada dengan semakin meningkatnya adanya akan kebutuhan masyarakat yang mengedepankan penyelesaian masalah yang dialaminya. Profesionalisasi merupakan pemantapan profesi agar memperoleh status melembaga sebagai profesional. (Nugroho Noto Susanto, 1984), di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. Mc Cully (1969 dalam T. Raka Joni, 1981) menjelaskan tahap proses  profesional;isasi  sebagai berikut:
1). Penetapan pemantapan pelayanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuanmasyarakat dan pemerintah. Sekedarcontoh: Pelayanan unik dari dokter, dan apabila dilakukan fihak lain , akan dituduh sebagai ”Dokter palsu”.
2). Penyepakatan antara kelompok profesi dan pendidikan prajabatan tentang standar kompetensi minimal yang harus dimiliki  oleh setiap callon profesi tersebut.
3). Akreditas, yakni pengakuan resmi tentang kelayakan atau program pendidikan prajabatan yang ditugasi menghasilkan calon tenaga profesi yang yang bersangkutan. Penilaian kelayakan itu meliputi antara lain : Tujuan dan filosofi pendidikannya, isi program, fasilitas pendukung, ketenagaan, pelaksanaan program, dan sebagainya.
4). Mekanisme sertifikasi  dan pemberian izin praktek, sertifikasi merupakan pengakuan resmi kepada seseorang yang memiliki kompetensi yang disyaratkan oleh profesi tertentu. Meskipun demikian, tenaga pemula tersbutharus dapat membuktikan kemandiriannyadalam meberikan layanan sesuai dengan kode etik profesi sebelum memperoleh rekomendasi organisasi profesi untuk mendapatkan izin praktek (lecence). Hal terakhir itu bertujuan melindungi  masyarakat dalam upaya memperoleh pelayanan yang bermutu.
5). Baik secara perorangan , maupun secara kelompok, pemangku profesi  bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek pelaksanaan tugasnya yakni kebebasan mengambil keputusan secara professional. Penilaian fihak lain haruslah berupa penilaian sesama ahli yang sederajat. ”Independent Judgement”  merupakan ciri esensial dari profesionalitas.
6). Kelompok profesional memiliki kode etik, yang berfungsi ganda yakni: (1) Perlindungan terhadap masyarakat agar memperoleh pelayanan yang bermutu. (2). Perlindungan dan pedoman peningkatan anggota.
          Didalam merespon  masyarakat pengguna pelayanan yang semakin menuntut kualitas pelayanan profesional, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga profesional  dan sistematis, baik pada pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan.  Pembinaan tersebut meliputi semua  aspek ketenagaan, baik aspek wawasan maupun aspek teknis dan prosedur kerja dari pelayanan tersebut. Sehubungan dengan kecenderungan masalah manusia  yang bersifat holistik dan memerlukan penanganan serius, maka tuntutan mutu pelayanan profesional tersebut semakin tinggi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masayarakat pengguna pelayanan yang direcanaka secara efektif, berkualitas serta memuaskan, ada komponen utama yang harus diproses dengan tepat dan benar , komponen tersebut menurut Jhanzoonar patuan (1998) adalah :  1). Sumber Daya Manusia (SDM) harus diberdayakan sesuaiketrampilannya, keah;liannya, kecakapannya atau kompetensi. 2). Teliti kompetensinya, apakah tepat dengan pekerjaan yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya. Bukan pendidikan dan asal usul yang dibutuhkan tetapi kompetensi. Apakah dengan kompetensi yang dimiliki pekerjaan yang dilakukan dengan benar, tanpa ada kesalahan-kesalahan dan memuaskan mengguna layanan. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan agar efektif didalam menyelesaikan pekerjaan. 3). Teliti  sarana kerja atau teknologi yang tersedia, apakah dalam kondisi siap pakai, dan dapat dioperasikan dengan baik, sehingga penyelesaian pekerjaan hasilnya memuaskan tanpa ada kesalahan.
          Berdasarkan kajian tersebut di atas bahwa  pelayanan profesional senantiasa berorientasi pada proses pengendalian proses kualitas yang berorintasi  kepada kebutuhan pengguna layanan atau pelanggan, dalam memproses pelayanan menerapkan sistem pengendalian kualitas yaitu :mulai dari bagaimana memahami kebutuhan masyarakat pengguna layanan, ketapatan aktivitas pemangku profesi untuk melakukan pekerjaan, ketepatan sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi dan keahliannya,  serta ketepatan sumber daya pendukung yang  dibutuhkan dalam pengendalian kualitas pelayanan.

D. Peran pendidikan Profesi dalam mewujudkan Pelayanan profesional.
          Seperti  telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat pengguna pelayanan di dekade belakangan ini ada kecenderungan membutuhkan pelayanan profesional. Keadaan tersebut menuntut dari fihak pemangku profesi sebagai penyedia pelayanan untuk bisa memberikan pelayanan yang prima, memuaskan, dan efektif. Menurut Haris Supratno (2006), keberadaan LPTK mempunyai peranan yang sangat stategis dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. Peran tersebut  antara lain (1). Mencetak calon pendidik yang professional sesuai keahliannya;  (2). Meningkatkan kualifikasi akademik pendidik yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4; (3). Menyelenggarakan program sertifikasi guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4;  .(4). Meningkatkan kualifikasi akademik;  (5).menyelenggarakan program sertifikasi dosen, ; (6). Berperan serta mendesain pendidikan yang bermutu; (7). Berperan dalam pendampingan pembelajaran; (8). Berperan serta dalam mempercepat pencapaian wajib belajar 9 tahun. Pendapat  tersebut mengisyaratkan betapa berperannya sebuah LPTK dalam  mencetak dan menghasilkan out put yang  mampu memberikan pelayanan profesional sesuai  kebutuhan masyarakat pengguna. Dalam kaitan ini Trianto dan dan Titik Triwulan Tutik (2007), menambahkan bahwa apabila merujuk  pada ketentuan sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), yang jelas bahwa lembaga penghasil guru harus teakreditasi  secara nasional oleh suatu komite independent yang memiliki legalitas untuk memberikan akreditasi. Dan jika mungkin haruslah terakreditasi secara internasional  melalui sertifikat ISO ( International Organization Standarization), yang selama ini selalu dikaitkan dengan standarisasi tata aturan serta pengelolaan terhahap kualitas produknya.  Pendapat tersebut implikasinya juga pada out put lulusan yang sekaligus menjadi bukti keteraturan sebuah lembaga  pendidikan yang memperoleh tersebut diakui. Namun menurut hemat kami bahwa ukuran-ukuran tersebut ISO misalnya,  bisa  dijadikan parameter sebuah kesuksesan bagi sebuah lembaga pendidikan dalam menghasilkan out put yang selalu mampu berkiprah dalam pelayanan masyarakat, dan ini  bisa dijadikan modal yang harus disadari untuk memperoleh standar kualitas internasional, yang lambat laun ketika semua pemangku profesi sudah menyadari akan penting keberadaan kualitas sebagai faktor penentu keterandalan  keberhasilan sebuah pelayanan, maka akan mudah mendapatkan  ISO sebagai pendekatan dalam meningkatkan sebuah mutu pelayanan prima yang sesuai harapan masyarakat.

E. Kesimpulan
1. Bimbingan dan Konseling  sebagai salah satu sub sistem dalam pelaksanaan pendidikan maka perlu mempersiapkan diri agar tidak terjadi ketertiggalan atas perubahan pada era otonomi ini. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi perubahan tersebut adalah melalui ”Pendidikan Profesi Konselor” akan mampu mewujudkan pelayanan profesional.
2    Dimasa yang akan datang  pelayanan profesional  bimbingan konseling bisa dijadikan rujukan  bagi praktik-praktik pelayanan  pendidikan, salah satu ciri penting masyarakat yang hidup di era otonomi adalah meningkatnya kebutuhan akan pelayanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan. Pelayanan yang diberikan oleh pemangku profesi tertentu akansemakin penting dan dibutuhkan

3.  Didalam merespon  masyarakat pengguna pelayanan yang semakin menuntut kualitas pelayanan profesional, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga profesional  dan sistematis, baik pada pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan.  Pembinaan tersebut meliputi semua  aspek ketenagaan, baik aspek wawasan maupun aspek teknis dan prosedur kerja dari pelayanan tersebut. Sehubungan dengan kecenderungan masalah manusia  yang bersifat holistik dan memerlukan penanganan serius, maka tuntutan mutu pelayanan profesional tersebut semakin tinggi

4. Jika mungkin haruslah terakreditasi secara internasional  melalui sertifikat ISO ( International Organization Standarization), yang selama ini selalu dikaitkan dengan standarisasi tata aturan serta pengelolaan terhahap kualitas produknya Hal tersebut implikasinya juga pada out put lulusan yang sekaligus menjadi bukti dan balikan bagi pemangku profesi  dalam menunjukkan pelayanan profesionalnya.



         

DAFTAR PUSTAKA


David held, 1995. Democracy and the Global order,  Stanford University     Press, Stanford,     CA

Elfindri, 2011. Soft Skills untuk Pendidik, Penertbit: Praninta offset

Profesionalisasi Jabatan Guru, Program akta mengajar V-B Komponen       bidang Studi Teknologi Pengajaran, Buku II Modul No: 41B-    DIK. (1983), Jakarta: Proyek     PIPT ditjen dikti Depdikbud

Stoner.JA, 1992. Management, London, Prestice Hill International inc.

Supraptono. H. “ Peran strategis LPTK dan sertifikasi dalam peningkatn        Profesionalisme Guru dan Dosen pasca pengesahan Undang-        Undang Guru dan Dosen.”  Media Majalah pendidikan dan           Kebudayaan propensi jawa timur No. 04/TH, XXXVI/juni 2006          dan No: O5/TH XXXVI/ juli 2006

Trianto dan Tutik TT, 2009, Sertifikasi Guru dan Upaya peningkatan         Kualifikasi,             Kompetensi dan Kesejahteraan, Jakarta:    ppsby@plasa.com







0 komentar:

Post a Comment

Search

Pembayaran KKL Prodi BK Tahun 2017

Pembayaran KKL Prodi BK Tahun 2017
Skema Pembayaran KKL 2017

Form Pengajuan Judul Skripsi

Agenda

Agenda

Informasi Akademik Terbaru

Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling

Hari: Sabtu, 6 Agustus 2016
Pembicara :
1. Drs. Nasruddin (Dirjen PAUD Dikmas)
2. Dr. Muh Farozin, M.Pd (Ketua Program Studi BK Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta)
3. Dr. Santoso, M.Pd. (Koordinator CYLIN UMK dan Sekretaris Program Pascasarjana S2 Pendidikan Dasar Universitas Muria Kudus)

Artikel Terpopuler

Arsip Berita

Powered by Blogger.

Download

Materi Kuliah Perdana (5 Maret 2014) Oleh: Dr. Adi Atmoko, M.Si